Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. ANTARA/HO – NasDem
Dengan anggaran yang sudah ada saja di tahun-tahun sebelumnya kita merasa masih kurang maksimal, apalagi dengan minimnya anggaran
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyebutkan, minimnya anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2026, terutama di Deputi Penindakan, akan melemahkan penindakan terhadap produk ilegal.
"Ini benar-benar akan menjadi ancaman nyata di 2026, apalagi BPOM ini garda terdepan kaitannya dengan pengawasan obat dan makanan," kata Nurhadi dalam RDP Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Tarunan Ikrar, di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan, anggaran BPOM 2025 sebesar Rp2,56 triliun, namun mengalami efisiensi sebesar 41,67 persen, sehingga anggaran yang digunakan menjadi sekitar Rp1,4 triliun, setelah dipotong untuk gaji pegawai dan biaya operasional.
"Dengan anggaran yang sudah ada saja di tahun-tahun sebelumnya kita merasa masih kurang maksimal, apalagi dengan minimnya anggaran, ini ancaman yang nyata yang justru akan melemahkan garis besar ekonomi kita," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Banyuasin bersinergi dengan BPOM jaga keamanan pangan
Menurutnya, lemahnya pengawasan dan penindakan BPOM terhadap produk ilegal akan langsung berdampak pada maraknya produk-produk ilegal dan kesehatan masyarakat Indonesia akan semakin terancam.
Dalam rapat tersebut, Nurhadi menyoroti anggaran besar Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp 300 triliun. Namun sebagian program pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Dapur MBG, justru masuk anggaran BPOM.
"Anggarannya jangan di BPOM tapi diambilkan dari BGN, mengingat BGN anggarannya 'super jumbo'," katanya.
Hal tersebut, kata Nurhadi, juga untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar bisa terserap secara maksimal.
Baca juga: Pemprov Bengkulu: BPOM periksa sampel hidangan MBG penyebab keracunan
"Ini harus benar-benar terserap maksimal sesuai dengan agenda presiden kita. Tujuan adanya MBG ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas SDM masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," dia menuturkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa pagu anggaran BPOM 2026 sebesar sekitar Rp 2,25 triliun, di mana 78,81 persennya untuk belanja operasional seperti gaji dan tunjangan, serta pemeliharaan kantor.
Sementara 21,19 persen untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM serta program prioritas presiden, yakni uji sampel dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Oleh karena itu, pihaknya menurunkan target pengawasan obat dan makanan pada 2026 sebesar 87 persen untuk menyesuaikan. Taruna pun mengingatkan sejumlah risiko bila anggaran pengawasan obat dan makanan terbatas, mulai dari aspek kesehatan hingga kepercayaan publik.
Risiko-risiko itu antara lain masalah kesehatan, beban pembiayaan yang berat untuk penanganan penyakit, lambatnya pembangunan manusia, meningkatnya peredaran produk ilegal, serta citra Indonesia yang menurun di mata komunitas global karena tidak mampu mengawasi dan menindak secara efektif.
Baca juga: Dinkes-BPOM Mataram terus awasi MBG pastikan keamanan pangan
Pewarta: Mecca Yumna Ning PrisieEditor: Sambas Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.